JAKARTA - Kementerian Kesehatan mengonfirmasi rencana kenaikan iuran BPJS Kesehatan yang dirancang untuk menyeimbangkan keuangan program jaminan kesehatan nasional.
Menurut Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, penyesuaian ini hanya berdampak pada masyarakat kelas menengah dan atas, sedangkan masyarakat miskin tetap mendapat jaminan penuh melalui skema Penerima Bantuan Iuran (PBI) JKN.
“Kenaikan premi BPJS tidak ada pengaruhnya sama sekali ke rakyat miskin, karena rakyat miskin dibayari oleh pemerintah. Kenaikan premi ini hanya berpengaruh ke menengah ke atas,” ujar Budi.
Ia menambahkan bahwa peserta BPJS yang masuk dalam desil 1-5 Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) tidak akan merasakan dampak kenaikan, karena seluruh iuran mereka ditanggung pemerintah.
Kebijakan ini menunjukkan prinsip solidaritas dalam sistem asuransi sosial, di mana masyarakat yang lebih mampu mensubsidi mereka yang kurang mampu.
Konsep Asuransi Sosial dan Pembiayaan
Budi menegaskan bahwa mekanisme asuransi sosial BPJS Kesehatan mirip dengan prinsip pajak progresif: masyarakat kaya membayar lebih, namun akses layanan tetap setara bagi semua.
“Yang memang bayarnya kan Rp42.000 sebulan. Menengah ke atas kaya wartawan Rp42.000 sebulan harusnya bisa deh. Yah, yang laki-laki beli rokok kan lebih dari itu,” katanya.
Skema ini memastikan keberlanjutan sistem kesehatan nasional tanpa membebani kelompok masyarakat berpendapatan rendah.
Pendekatan ini sekaligus menjadi mekanisme redistribusi sosial, dimana kontribusi peserta yang lebih mampu secara finansial menutupi kekurangan dana bagi peserta yang kurang mampu.
Selain itu, Budi menekankan bahwa penyesuaian iuran bukan untuk menambah keuntungan, tetapi sebagai respons terhadap defisit keuangan BPJS Kesehatan yang signifikan. Data menunjukkan bahwa pada 2025, defisit program mencapai lebih dari Rp 20 triliun, menuntut pemerintah melakukan penyesuaian.
Alasan Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan
Kenaikan iuran menjadi langkah penting untuk menjaga kelangsungan layanan kesehatan nasional. Menurut Budi, penyesuaian dilakukan setiap lima tahun untuk menyesuaikan inflasi dan meningkatnya biaya kesehatan.
“Artinya apa? Iuran memang harus naik. Enggak mungkin iuran BPJS tidak disesuaikan setiap lima tahun,” jelasnya.
Data Kemenkes memperlihatkan tren kenaikan biaya jaminan kesehatan: pada tiga tahun lalu, biaya nasional mencapai Rp158 triliun, meningkat menjadi Rp175 triliun pada 2024, dan naik lagi menjadi Rp190 triliun pada 2025. Kenaikan ini sebagian besar dipicu inflasi biaya obat, jasa rumah sakit, dan peralatan medis.
Tanpa penyesuaian iuran, beban keuangan BPJS Kesehatan akan terus menumpuk, berpotensi mengganggu kualitas layanan dan keberlanjutan program bagi seluruh peserta, termasuk mereka yang bergantung pada skema subsidi pemerintah.
Dampak bagi Kelas Menengah dan Atas
Meski kenaikan iuran BPJS Kesehatan tidak berdampak bagi masyarakat miskin, kelas menengah dan atas perlu menyesuaikan anggaran bulanan. Masyarakat di segmen ini yang sebelumnya membayar Rp42.000 per bulan harus menambah iuran sesuai ketentuan terbaru.
Budi menekankan bahwa penyesuaian ini tetap masuk akal secara ekonomi. “Orang menengah ke atas masih mampu membayar. Biaya ini jauh lebih kecil dibanding pengeluaran lain seperti konsumsi rokok atau hiburan,” ujar Budi.
Pihak Kemenkes berharap peserta kelas menengah dan atas melihat kenaikan iuran sebagai investasi untuk keberlanjutan layanan kesehatan berkualitas. Dengan iuran yang lebih seimbang, BPJS Kesehatan mampu menyediakan fasilitas rumah sakit, dokter, obat-obatan, dan layanan rawat jalan secara merata bagi seluruh masyarakat.
Penyesuaian Iuran untuk Keberlanjutan Program
Kemenkes menegaskan bahwa penyesuaian iuran bukan kebijakan sepihak, melainkan bagian dari strategi keberlanjutan BPJS Kesehatan. Dengan menyeimbangkan kontribusi peserta, program ini dapat tetap memberikan layanan kesehatan yang memadai tanpa terganggu defisit.
Budi menekankan pentingnya solidaritas antarwarga negara. Mereka yang mampu secara finansial berkontribusi lebih besar, sementara mereka yang kurang mampu tetap mendapat layanan gratis.
Sistem ini menjaga prinsip asuransi sosial universal, sekaligus memastikan bahwa seluruh masyarakat tetap mendapatkan akses kesehatan yang adil.
Penyesuaian iuran juga menjadi momentum untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya perencanaan finansial terkait kesehatan.
Kenaikan iuran yang proporsional diharapkan mendorong peserta kelas menengah dan atas untuk lebih memahami nilai perlindungan kesehatan jangka panjang.
Dengan langkah ini, BPJS Kesehatan bisa beradaptasi terhadap inflasi, kenaikan biaya layanan medis, dan permintaan kesehatan yang meningkat, sehingga program tetap relevan dan berkelanjutan bagi generasi mendatang.
