JAKARTA - Pemerintah bersama PT Pertamina akan mengambil langkah strategis dalam memperkuat pasokan LPG nasional melalui peningkatan impor dari Amerika Serikat hingga mencapai sekitar 70 persen dari total kebutuhan impor. Langkah itu dipandang sebagai respons terhadap dinamika kerja sama ekonomi bilateral Indonesia–AS dan strategi diversifikasi pasokan energi dalam negeri.

Strategi Baru Penuhi Kebutuhan LPG Nasional

Dalam konferensi pers secara daring, Direktur Utama PT Pertamina, Simon Aloysius Mantiri, menjelaskan bahwa rencana peningkatan porsi impor Liquefied Petroleum Gas (LPG) dari Amerika Serikat itu merupakan bentuk adaptasi terhadap perubahan pola pasokan global sekaligus mendukung kebijakan perdagangan kedua negara.

Sebelumnya, porsi impor LPG dari AS sudah tergolong signifikan, yakni sekitar 57 persen. Namun dengan adanya perjanjian dagang terbaru yang diteken oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dan Presiden Amerika Serikat Donald Trump, porsi impor ini dair diperkirakan meningkat mencapai sekitar 70 persen.

Menurut Simon, langkah itu tidak hanya sekadar soal angka impor, tetapi juga bagian dari upaya mengamankan pasokan dengan harga kompetitif serta memperkokoh hubungan perdagangan jangka panjang dengan Amerika Serikat.

Kerja Sama Dagang Indonesia–Amerika dan Implikasinya

Peningkatan porsi impor LPG dari AS menjadi bagian dari kerja sama dagang yang lebih luas antara Indonesia dan Amerika Serikat. Simon menegaskan bahwa kesepakatan itu membuka peluang lebih besar bagi Pertamina untuk memperoleh suplai energi dari berbagai sumber.

Selain LPG, Pertamina juga mendorong peningkatan impor minyak mentah (crude oil) dari AS. Hal ini juga dimaksudkan untuk memperluas basis pasokan energi, sehingga risiko terhadap volatilitas pasar global dapat diminimalkan.

Simon menjelaskan bahwa seluruh proses kerja sama dilakukan secara terbuka dan mengikuti aturan main yang berlaku, baik undang-undang di Indonesia maupun regulasi di Amerika Serikat. Ini termasuk mekanisme tender dan proses transparan dalam pengadaan komoditas energi.

Dengan demikian, kerja sama energi ini dilihat bukan hanya sekadar peningkatan angka impor, tetapi juga sebagai bagian dari hubungan strategis ekonomi antara kedua negara yang saling menguntungkan.

Prinsip Tata Kelola dan Kepatuhan Regulasi

Simon menegaskan bahwa setiap langkah yang diambil Pertamina dalam konteks kerja sama ini tetap berpegang pada prinsip tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance) dan kepatuhan terhadap semua regulasi yang berlaku. Ini dianggap penting guna memastikan bahwa kebijakan impor energi tidak kontradiktif terhadap kebijakan domestik maupun aturan internasional.

Ia menambahkan bahwa dalam pelaksanaannya, semua pihak terkait di Indonesia dan AS menekankan pentingnya penghormatan terhadap aturan masing-masing negara serta menjaga semangat kemitraan yang saling menguntungkan.

Komitmen ini menjadi landasan bagi Pertamina ketika menjalankan strategi impor dengan tetap mempertimbangkan efisiensi operasional serta stabilitas pasokan LPG bagi konsumen di dalam negeri.

Tanggapan Pemerintah dan Dampak Kebijakan

Pemerintah Indonesia sebelumnya juga memastikan bahwa kerja sama dagang ini memasukkan komitmen impor minyak dan gas (migas) senilai total USD 15 miliar per tahun. Nilai ini meliputi pembelian gas, minyak mentah, dan produk olahan seperti bensin olahan melalui jalur kerja sama dagang yang telah diputuskan.

Langkah ini dipandang sebagai kebijakan strategis untuk menghadapi tantangan penurunan produksi migas nasional akibat natural decline, di mana produksi domestik tidak selalu cukup untuk memenuhi kebutuhan pasar yang terus meningkat.

Dengan pos impor gas yang dominan dari Amerika Serikat, pemerintah berharap kestabilan pasokan LPG dapat lebih terjaga. Ini juga akan memberi ruang bagi Pertamina untuk mengatur pasokan komoditas lain di pasar domestik.

Diversifikasi Sumber Energi dan Ketahanan Pasokan

Ahli energi sempat menyoroti bahwa diversifikasi sumber impor menjadi kunci dalam menjaga ketahanan energi nasional. Ini karena ketergantungan pada satu atau dua negara saja dapat meningkatkan kerawanan terhadap fluktuasi pasokan internasional.

Pertamina, bersama lembaga terkait seperti SKK Migas dan mitra kerja, berupaya memperluas jaringan sumber pasokan energi dari berbagai wilayah termasuk Asia Tenggara, Timur Tengah, Afrika, dan kini Amerika Serikat.

Simon menekankan bahwa kerja sama ini mencerminkan strategi jangka panjang dalam menghadapi berbagai tantangan global, di mana pertumbuhan permintaan energi diperkirakan tetap tinggi seiring dengan pemulihan ekonomi global pascapandemi.

Dengan pengaturan yang lebih sistematis serta instrumen perdagangan yang mendukung, diharapkan pasokan LPG ke pasar domestik dapat terlaksana secara stabil tanpa mengorbankan aspek keberlanjutan dan efisiensi biaya.

Prospek Kebijakan ke Depan

Meski strategi impor ini bersifat adaptif terhadap situasi pasar global, pemerintah dan Pertamina tetap menekankan pentingnya peningkatan produksi dalam negeri agar pada akhirnya mampu mengurangi ketergantungan pada impor.

Beberapa proyek kerja sama jangka panjang juga tengah dijajaki dengan mitra global untuk memperkuat kapasitas produksi domestik dalam jangka waktu yang lebih panjang, termasuk aspek transfer teknologi dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia dalam industri migas.

Dengan strategi ganda tersebut — diversifikasi impor sekaligus peningkatan produksi domestik — pemerintah berharap kebijakan energi nasional mampu menghadapi tantangan jangka panjang sekaligus menjaga daya saing ekonomi Indonesia di pasar global.