JAKARTA - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mengajak pemerintah daerah untuk mengoptimalkan pelaksanaan Program Tiga Juta Rumah agar manfaatnya dapat dirasakan lebih luas oleh masyarakat, terutama kelompok berpenghasilan rendah.
Program Tiga Juta Rumah merupakan inisiatif yang melibatkan pemerintah pusat dan daerah sebagai upaya menyediakan hunian dengan harga terjangkau bagi masyarakat. Pemerintah daerah diharapkan dapat memanfaatkan peluang program ini untuk membantu meningkatkan kesejahteraan rakyat di wilayah masing-masing.
Mendagri menegaskan bahwa Kemendagri berkomitmen mendukung implementasi program tersebut melalui berbagai kebijakan yang memudahkan masyarakat dalam memperoleh rumah.
Program Bersama Pemerintah Pusat dan Daerah
Mendagri menekankan bahwa Program Tiga Juta Rumah merupakan proyek bersama antara pemerintah pusat dan daerah agar masyarakat dapat memiliki hunian dengan harga yang lebih terjangkau.
Ia menjelaskan bahwa kebijakan pembebasan retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) bagi masyarakat berpenghasilan rendah menjadi salah satu langkah penting dalam mendukung keberhasilan program tersebut.
“Supaya harganya murah (terjangkau bagi MBR) rumah-rumah ini. Pengembang menjual lebih murah dengan bebas PBG dan BPHTB. Tapi, PBG dan BPHTB ini harus (diatur) dengan Peraturan Kepala Daerah (Perkada). Kami sudah cek, Perkadanya sudah beres semua,” jelasnya.
Menurut Mendagri, kebijakan tersebut memungkinkan pengembang menjual rumah dengan harga yang lebih terjangkau sehingga masyarakat berpenghasilan rendah memiliki peluang lebih besar untuk memiliki hunian sendiri.
Peran Penting Pemerintah Daerah
Mendagri mengatakan, program Tiga Juta Rumah perlu dimaksimalkan oleh pemerintah daerah agar semakin banyak masyarakat yang dapat memanfaatkannya.
Ia menilai kepala daerah memiliki peran strategis dalam memastikan program berjalan efektif, termasuk melalui kebijakan daerah yang mendukung dan sosialisasi yang luas kepada masyarakat.
“Ini sebenarnya membantu teman-teman kepala daerah juga. Karena kepala daerah, salah satu tugasnya ya mengangkat derajat, harkat martabat rakyat masing-masing,” ujar Mendagri pada Rapat Koordinasi Percepatan Pembangunan Perumahan dan Kawasan Permukiman di Kantor Kemendagri, Jakarta, Rabu (25 Februari 2026).
Menurutnya, keberhasilan program ini tidak hanya bergantung pada kebijakan pusat, tetapi juga pada keseriusan pemerintah daerah dalam memanfaatkan peluang yang tersedia.
Optimalisasi Mal Pelayanan Publik
Dalam mendukung kelancaran program, Mendagri memaparkan sejumlah langkah yang dapat dilakukan pemerintah daerah, salah satunya melalui sosialisasi secara masif kepada masyarakat.
Selain itu, pemerintah daerah juga didorong untuk mengoptimalkan Mal Pelayanan Publik (MPP) yang menyediakan layanan perizinan terkait PBG dan BPHTB.
“Kalau (daerah) yang punya MPP akan menolong karena PBG dan BPHTB itu ada outlet-nya, (pengurusannya) sebentar selesai. Bahkan, ada yang satu hari (atau) cuma berapa menit selesai,” kata Tito.
Keberadaan MPP dinilai mampu mempercepat proses administrasi sehingga masyarakat tidak perlu menghadapi prosedur yang panjang untuk mendapatkan akses program perumahan tersebut.
Hambatan Jika Tidak Dioptimalkan
Mendagri mengingatkan bahwa daerah yang belum mengoptimalkan Mal Pelayanan Publik berpotensi menghambat realisasi Program Tiga Juta Rumah.
Hal ini disebabkan masyarakat yang ingin mengikuti program harus melalui proses perizinan yang lebih panjang, sehingga pelaksanaannya menjadi kurang efektif dan tidak maksimal.
Karena itu, pemerintah daerah diharapkan mampu mempercepat layanan perizinan sekaligus meningkatkan koordinasi dengan pemerintah pusat agar target pembangunan rumah dapat tercapai sesuai rencana.
Melalui dukungan pemerintah daerah, program ini diharapkan dapat memperluas akses masyarakat terhadap hunian yang layak sekaligus meningkatkan kesejahteraan rakyat secara berkelanjutan.